Blora – Pemerintah Kabupaten Blora mulai menyusun arah pembangunan tahun 2027 dengan menitikberatkan pada peningkatan produktivitas daerah serta pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Arah kebijakan tersebut dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2027 yang dibuka Bupati Blora, Arief Rohman di Kantor Bapperida Blora, Kamis (12/3/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Arief Rohman menegaskan bahwa Kabupaten Blora memiliki potensi besar pada sektor pertanian, peternakan, kehutanan, serta usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). Potensi tersebut dinilai dapat menjadi penggerak produktivitas daerah sekaligus mendukung pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis potensi lokal.
“Musrenbang ini menjadi forum strategis untuk menyelaraskan aspirasi masyarakat dengan arah kebijakan pembangunan daerah agar program yang disusun benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” ujar Arief.
Ia menjelaskan, penyusunan RKPD Kabupaten Blora Tahun 2027 telah melalui berbagai tahapan partisipatif dengan melibatkan masyarakat, dunia usaha, akademisi, hingga komunitas.
Sementara itu, Sekretaris Bapperida Blora, Antonius Nugrahanto, menyampaikan bahwa proses perencanaan pembangunan daerah tahun 2027 menghasilkan ribuan usulan prioritas dari berbagai forum perencanaan.
Dari Musrenbang desa dan kelurahan tercatat sebanyak 3.892 usulan prioritas, sedangkan dari Musrenbang tingkat kecamatan dihimpun 144 usulan prioritas. Selain itu, Musrenbang Gen-Z, perempuan dan kelompok rentan menghasilkan 45 usulan prioritas, pra-Musrenbang tematik stunting sebanyak 98 usulan prioritas, serta pra-Musrenbang RKPD kabupaten 48 usulan prioritas.
“Hingga 5 Maret 2026 di Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) tercatat 3.961 usulan aspirasi masyarakat dari berbagai unsur, lembaga, serta desa dan kelurahan. Sementara dari pokok pikiran DPRD terdapat 2.218 usulan,” jelas Antonius.
Dalam forum tersebut, Bupati Arief Rohman juga memaparkan capaian pembangunan selama satu tahun terakhir, khususnya di bidang infrastruktur melalui program Dalane Sansoyo Alus. Pada tahun 2025, Pemkab Blora menganggarkan hampir Rp430 miliar untuk pembangunan dan rekonstruksi jalan serta jembatan sepanjang 121,14 kilometer, termasuk program Inpres Jalan Daerah sepanjang 20,81 kilometer.
Saat ini, kondisi jalan mantap di Kabupaten Blora mencapai 69,51 persen dan ditargetkan terus meningkat dalam beberapa tahun ke depan.
“Masih ada sekitar 30 persen jalan yang belum mantap. Semoga dalam sisa empat tahun kepemimpinan kami bersama Wakil Bupati dapat menyelesaikan jalan yang belum mantap,” katanya.
Selain pembangunan jalan, Pemkab Blora juga memperoleh dukungan dari APBD Provinsi Jawa Tengah dan APBN melalui program ketahanan pangan, seperti pembangunan Bendungan Cabean, embung, perbaikan saluran irigasi, serta pengembangan jaringan air bersih yang telah menjangkau 247 rumah tangga.
Pemerintah daerah juga melaksanakan program Omahe Pantes dengan penanganan 1.102 unit rumah tidak layak huni serta pemasangan 658 unit penerangan jalan umum melalui program Dalane Dadi Padang.
Di sektor ekonomi, nilai investasi di Kabupaten Blora pada triwulan III tahun 2025 tercatat mencapai Rp1,729 triliun. Sementara jumlah kunjungan wisatawan mencapai 1,16 juta orang.
Capaian pembangunan tersebut turut mendorong penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Blora dari 11,42 persen pada 2024 menjadi 10,58 persen pada 2025, dengan 1.882 orang tercatat berhasil keluar dari kategori kemiskinan.
Musrenbang RKPD Kabupaten Blora Tahun 2027 tersebut juga dihadiri perwakilan pemerintah daerah dari wilayah sekitar, di antaranya dari Ngawi, Bojonegoro, Tuban, Rembang, Pati, dan Grobogan, serta unsur Forkopimda, DPRD Blora, perangkat daerah, camat, dan para pemangku kepentingan lainnya yang mengikuti secara langsung maupun daring.
